1.1 Latar Belakang munculnya SUPERSEMAR

Dahulu Indonesia merupakan negara yang terjajah sebelum meraihkemerdekaan. Sebelum meraih kemerdekaan tidak serta merta keadaan pemerintahan menjadi baik kala itu. Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarnodibuat kalang kabut dengan ulah rakyatnya dan pada saat itu juga tepat padatanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepadaSoeharto untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu, yangmenjadi mulainya Orde Baru.

Soeharto yang berambisi untuk Indonesia berhasil melakukan negoisasi denga intel Amerika yang salah satu kaki tangannya waktuitu adalah Adam Malik. Mereka berdua dengan bergabung kekuatan denganHamengkubuwono IX yang memiliki pengaruh besar di TNI untuk melancarkan aksi mendongkel Soekarno yang sudah pasti dibiayai oleh banyak pihak yang berkepentingan.

Yang terjadi setelah itu menjadi titik balik sejarah G-30 S yang dipakai untuk menghancurkan PKI, supersemar dan akhirnya pengangkatan Soeharto selaku pejabat Presiden dan kemudian menjadi Presiden setelahkematian Soekarno.

1.2 Rumusan  Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang penuli ketahui, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1.Mengapa Surat Perintah Sebelas Maret dikeluarkan ?

2.Mengapa lahirnya SUPERSEMAR menandai lahirnya OrdeBaru ?

3.Apakah ada kontroversi tentang Surat Perintah Sebelas Maret ?

1.3 Tujuan  Penelitian

1.Bagi Siswa

a)Untuk memberi wawasan tentang Sejarah Indonesia.

b)Untuk mengetahui lebih dalam Sejarah Indonesia.

2.Bagi Sekolah

a)Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang Sejarah Indonesia.

b)Sebagai evaluasi dalam pembangunan siswa.

1.4 Manfaat Penulisan

1.Bagi Siswa

a) Untuk lebih memahami Sejarah Indonesia.

b) Lebih mendalami Sejarah Indonesia.

2. Bagi Sekolah

a) Jika siswa kurang paham maka dalam pembelajaran lebih di evaluasi lagi.

BAB II

PEMBAHASAN

 2.1 Keluarnya Supersemar

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100menteri”. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden”Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukanliar ” atau” pasukan tak dikenal ” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan). Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M.Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat.Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi danketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu menendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atausurat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambiltindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan PresidenSoekarno hingga pukul 20.30 malam.Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai surat pemerintah sebelas maret yang populer dikenal sebagai supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglimaAngkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkankeamanan dan ketertiban.Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar ADBrigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai surat Supersemar itu tiba.

2.2  Mengapa Lahirnya supersemar menandai lahirnya orde baru

Mengapa keluarnya Supersemar menandai lahirnya pemerintah Orde Baru.Agar kalian memahami, ada baiknya kita flashback ke materi yang lalu.Bagaimana kondisi bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin? Kondisi ekonomi sangat parah dan kondisi politik memanas karena adanya persaingan politik antara PKI dan TNI AD. Puncaknya terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibatnya kehidupan berbangsa mengalami kekacauan. Oleh karena itu untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Sekarang kalian paham, bukan? Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata kehidupan rakyat. Dengan pembangunan tersebut, tercapai kemajuan dalam berbagai bidang. Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh. Akibatnya ketika diterpa krisis moneter, ekonomi Indonesia mudah rapuh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana pula dampaknya terhadap kelangsungan pemerintah orde baru? Agar kalian lebih paham, maka cermatilah materi berikut ini.

Surat Supersemar:

A.  Lahirnya Orde Baru

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran dikalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonsrasi. Mereka membulatkan barisan dalam Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstranmenyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:1. pembubaran PKI,2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan 3. penurunan harga. Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden Soekarno menyerukan pembentukan Barisan Soekarno kepada para pendukungnya. Pada tanggal 23Februari 1966 kembali terjadi demonstrasi. Dalam demonsrasi tersebut,gugur seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Oleh parademonstran Arif dijadikan Pahlawan Ampera. Ketika terjadi demonsrasi, presiden merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Oleh mahasiswa susunan kabinet yang baru ditentang karena banyak pendukung G 30 S/PKI yang duduk dalam kabinet, sehingga mahasiswa memberi nama kabinet Gestapu. Saat berpidato di depan sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966, presiden diberitahu oleh Brigjen Subur.Isinya bahwa di luar istana terdapat pasukan tak dikenal. Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Presiden bersama Dr.Soebandrio dan Dr. Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Tiga perwira tinggiTNI AD yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyusul presiden ke Istana Bogor. Tujuannya agar Presiden Soekarno tidak merasa terpencil. Selain itu supaya yakin bahwa TNI AD bersedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Oleh karena itu presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perluuntuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.

1.2 Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.

Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakinkuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966tanggal 21 Juni 1966.Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soehartomengambil beberapa langkah strategis berikut.

1.Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya.Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang didugaterlibat dalam G 30 S/PKI.

3. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis.

B. Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik pada Masa Orde Baru

Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak menimbulkanmasalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut iniketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut.1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan danPengukuhan Supersemar.2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yangdilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembaliLandasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas danaktif.4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan KabinetAmpera.5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran PartaiKomunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai organisasiterlarang di seluruh wilayah Indonesia.Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban PresidenSoekarno yang berjudul ³Nawaksara´ (sembilan pasal), sebab pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak menyinggung masalah PKIatau peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. SelanjutnyaMPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 ± 12 Maret 1967. DalamSidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutankekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soehartosebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRShasil Pemilu.2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauankembaliKetetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutanKetetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.

B. Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik  pada Masa Orde Baru

Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak menimbulkan masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut iniketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut :

1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan danPengukuhan Supersemar.

2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.

3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembaliLandasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas danaktif.

4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan KabinetAmpera.

5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran PartaiKomunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai organisasiterlarang di seluruh wilayah Indonesia.Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban PresidenSoekarno yang berjudul ³Nawaksara´ (sembilan pasal), sebab pidato pertanggung jawaban Presiden Soekarno tidak menyinggung masalah PKIatau peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. SelanjutnyaMPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 ± 12 Maret 1967. DalamSidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soehartosebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRShasil Pemilu.2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauankembaliKetetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutanKetetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.

4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan Tritura yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera disebut Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya antara lain:

1.Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan

2.Melaksanakan Pemilu

3.Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasionaldan

4.Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalamsegala bentuk dan manifestasinya.Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua (1967-1998), Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama pemerintahan OrdeBaru, stabilitas politik nasional dapat terjaga.

Lamanya pemerintahan Presiden Soeharto disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1.Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan golongan militer dan cendekiawan.

2.Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan Golongan Karya(Golkar) dalam setiap pemilu.

3.Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusiaPancasila, yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR NoII/MPR/1978.Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan tahun 1971, dan diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan karya. Sembilan partai peserta pemilu tahun 1971

tersebut adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti),Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Organisasi golongan karya yang dapat ikut sertadalam pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).Sejak pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997, kemenangan dalam pemiluselalu diraih oleh Golkar. Hal ini disebabkan Golongan Karya mendapat dukungan dari kaum cendekiawan dan ABRI.Untuk memperkuat kedudukan Golkar sebagai motor penggerak OrdeBaru dan untuk melanggengkan kekuasaan maka pada tahun 1973 diadakanfusi partai-partai politik.Fusi partai dilaksanakan dalam dua tahap berikut:

1. Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU, Parmusi, PSII, dan Pertimenggabungkan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

2. Tanggal 10 Januari 1963, kelompok Partai Katolik, Perkindo, PNI, danIPKI menggabungkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah OrdeBaru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri.

Berikut ini upaya-upaya pembaruan dalam politik luar negeri:

1.Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBBPada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi PBB.Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap DewanKeamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketikaMenteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis SidangUmum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

2.Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik denganRRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusandalam negeri Indonesia.

3. Normalisasi hubungan dengan MalaysiaPada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966.Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh MenteriLuar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak.Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut:

a.Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukanmereka dalam Federasi Malaysia.

b.Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungandiplomatik.

c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

4.Berperan dalam Pembentukan ASEANPeran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik  bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina,Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebutDeklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebutmenjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.

C . Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagaiaspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.

1.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3.Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

3.Normalisasi hubungan dengan MalaysiaPada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuannormalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasilPersetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966.Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh MenteriLuar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh WakilPerdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuantersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.

a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskankembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukanmereka dalam Federasi Malaysia.

b.Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungandiplomatik.

c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

4.Berperan dalam Pembentukan ASEANPeran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik  bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina,Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebutDeklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebutmenjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.

C. Kebiakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagaiaspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.

1.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3.Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

11Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusiaIndonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola UmumPembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun.Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 ± 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dantercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian.Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktulima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitumeningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akanterangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan olehsektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakansebanyak 6 kali.Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan danayang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badankeuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunantersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian,laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengidengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketikaterjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh.Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomiannasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

D.Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde BaruPenyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisismoneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terusmemburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaanterus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat

12 terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yangdigerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besarandilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa UniversitasTrisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswatersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, danHafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudiandiberi gelar sebagai ³Pahlawan Reformasi´. Menanggapi aksi reformasitersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle KabinetPembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akanmembentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu,UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli,dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalamKabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan PresidenSoeharto mundur dari jabatannya.Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkandiri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannyakepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnyakekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.2. Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan HabibieKetika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998,ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a.Masa depan Reformasi;

b.Masa depan ABRI;

c.Masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

d.Masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya;serta

e.Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

1.3 Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalamrangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.a. Kebijakan dalam bidang politik Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebihdemokratis.Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

2)UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3)UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomiUntuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalamsektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c.Kebebasan menyampaikan pendapat dan persKebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulaiterangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalammenyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasidalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan SuratIzin Usaha Penerbitan (SIUP).

d.Pelaksanaan PemiluPada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilumultipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilutersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. UsahaFretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon.Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapatdi Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapattersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari

1.4Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan namaRepublik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertamaXanana Gusmao dari Partai Fretilin.

2.3 Beberapa Kontroversi tentang Supersemar

Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnyamenerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudianmembacanya berkomentar ” Lho ini khan perpindahan kekuasaan”. Tidak  jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudiannaskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini olehsiapa dan dimana karena pelaku sejarah peristiwa “lahirnya Supersemar

” inisudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwanaskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpandalam sebuah bank.

yang Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, LetnanSatu (lettu)SukardjoWilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagaimedia massa setelahReformasi 1998yang juga menandakan berakhirnya Orde Barudan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal

11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkanempat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen)

M.Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Yusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu sertaBrigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol

Memaksa agar Presiden Soekarnomenandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret  yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugasmengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,´ ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksianSoekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu,Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.

Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya “A.M Hanafi Menggugat  Kudeta Soeharto”, seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh

Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud,M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu,Presiden Soekarno menginap di istana Merdeka,Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atausebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindarikalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel diJakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil PerdanaMenteri (Waperdam)Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor,menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta ijin untuk datang keBogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanyasudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi diluar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada diluar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya BungKarno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan,sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di IstanaMerdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir. Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing,Ben Anderson

, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnyaterjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presidenSoeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.Dengan kesimpang siuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap.

 BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Perintah Sebelas Maret atau yang disingkat menjadi Supersemar merupakan surat yang ditandatangani oleh Preseiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surattersebut diberikan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perluuntuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

3.2 Saran

Dari pembahasan diatas penulis juga dapat menyarankan kepada seluruhWarga Indonesia bahwa seharusnya Warga Indonesia dan kita sebagai generasi muda patutlah kita mengingat Sejarah Bangsa Indonesia yaitu seperti halnya Supersemar yang masih belum jelas latar belakangnya.

Daftar Pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_perintah_sebelas_maret Tanggal 29 Januari 2011 http://wwwsejarah-agustinus.blogspot.com/2010/10/mengapa-lahirnya-supersemar-menandai.htmlTanggal 29 Januari 2011

About these ads

Tentang Sugiono Geger

History Teacher in SMA Negeri I Geger Madiun East Java

Silahkan Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s